Manado, Rabu, 28 Mei 2025  – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara menghadiri kegiatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 yang berlangsung di Sentra “Tumou Tou” Manado.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Baznas Republik Indonesia yang di wakilkan Ketua BAZNAS Sulawesi Utara, Hj. Lutvia Alwi Malabar, dan pimpinan Baznas Sulut Wakil Ketua II, Hi. Anwar Sandiah, serta Wakil Ketua IV, Hi. Agus Budiharso. Kehadiran pimpinan BAZNAS Sulut ini merupakan bentuk sinergi dan dukungan terhadap upaya Komisi VIII dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program sosial dan keagamaan di daerah.

Ketua tim rombongan kunjungan, Bapak Matindas Janusanti Rumambi, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan akurasi dan pembaruan data dalam penyaluran bantuan sosial dan keagamaan. “Kami mengedepankan adanya update data yang akurat, agar bantuan sosial maupun keagamaan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, Wakil Ketua II BAZNAS Sulut, Hi. Anwar Sandiah, menyampaikan secara langsung kepada Bapak Matindas terkait pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap keberlangsungan operasional BAZNAS, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa BAZNAS memerlukan anggaran operasional yang memadai agar mampu menjalankan program-program pengelolaan zakat secara optimal dan profesional di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Senat dengan itu, Wakil Ketua IV, Hai. Agus Budiharso, juga menambahkan bahwa kebutuhan mendesak tidak hanya menyangkut program, tetapi juga menyentuh aspek dukungan fasilitas, SDM, dan sistem pelaporan yang lebih terpadu. Ia mengusulkan agar Komisi VIII DPR RI dapat mengupayakan adanya skema bantuan operasional reguler dari pusat kepada BAZNAS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan ini menjadi momen strategis bagi BAZNAS Sulawesi Utara untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan masyarakat.